pierma: AYO BANGKIT PEREMPUAN...!

Selasa, 23 September 2008

AYO BANGKIT PEREMPUAN...!

Dalam era reformasi seperti saat ini, keinginan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi semakin menguat. Demokrasi yang tentu saja mampu mengartikulasikan hak azasi manusia yang dirumuskan secara universal, yakni hak untuk memperoleh kebebasan dan kebahagiaan hidup. Oleh karenanya, seluruh rakyat, baik laki-laki dan perempuan tidak dibatasi peluangnya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Namun faktanya, hingga saat ini perempuan masih diposisikan oleh masyarakat sebagai sosok yang lemah, kurang mandiri, lebih memainkan perasaan, dan kurang rasional. Benarkah?

Budaya patriarki yang sudah turun temurun membuat mitos yang luar biasa di tengah masyarakat. Perempuan dikondisikan sebagai mahluk kelas dua dan menempatkan laki-laki sebagai do the best. Interpretasi umum tentang perempuan dalam tinjauan dogmatis membawa implikasi terbatasnya ruang dan waktu bagi pemberdayaan perempuan. Situasi yang kompleks ini, mengharuskan para aktivis perempuan di seluruh Indonesia untuk mendorong peran politik perempuan dengan merumuskan kuota 30%. Gagasan ini cukup genius, sekalipun pro kontra terjadi.

Namun faktanya, memberdayakan perempuan tidaklah semudah membalik tangan. Akses ke politik, masih harus diperjuangkan oleh perempuan sendiri. Dan hanya sebagian kecil perempuan yang memiliki akses dalam mengadvokasi dan memperjuangkan pembongkaran kultur patriarki. Dalam upaya mendorong dan mengupayakan perempuan berpartisipasi aktif dan berperan sebagai penentu kebijakan di bidang politik, maupun pemerintahan, diperlukan berbagai upaya yang kongkrit untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, kemampuan, dan dukungan semua pihak termasuk dari perempuan itu sendiri. Sehingga terjadi peningkatan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif, baik di tingkat pusat, propinsi kabupaten /kota dengan kualitas yang dapat diandalkan dengan jumlah yang signifikan

Glitter Graphics - Topglittergraphics

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NASIONALISME

NASIONALISME

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation" dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy).

Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

perempuan dan mitos

Peran politik perempuan dalam dunia politik seakan beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan dilapangan. Perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik.

Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma dimasyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi.

Kesiapan perempuan untuk maju secara berani mengambil inisiatif dalam segala kebijakan menyangkut hidupnya dan kebaikan masyarakatnya penting diartikulasikan. Penguatan sipil sebagai bangunan kokoh suatu tatanan negara selayaknya menjadi konsen para aktivis perempuan untuk mendampingi kalangan perempuan yang tertinggal. Karena kita tidak mungkin maju sendirian, sementara para perempuan yang lain masih tertinggal pengetahuannya dan terbelenggu oleh mitosnya sendiri yang membelenggu kiprahnya dibidang politik. Perjuangan Kartini masih tetap relevan dengan situasi masa kini. Karena pada intinya, perjuangan Kartini adalah perjuangan pembebasan atas ketertindasan melalui pendidikan dan pengajaran.

Perjuangan Kartini, yang sudah berumur satu abad lebih. Tetapi, masih kita saksikan banyak perempuan terpuruk karena terbatasnya perolehan mereka di bidang pendidikan. Terbatasnya modal pendidikan itu membuat terbatasnya lapangan kerja bagi mereka dan ini menimbulkan rentannya wanita terhadap kekerasan

Perempuan bukanlah monumen bisu

Aristoteles yang hidup antara 384-322 SM menyebut bahwa warga negara adalah orang yang memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Tidak mengherankan. Pada masa itu warga Athena menjadi bagian dari majelis, lembaga, juri yang memutuskan hukuman, serta anggota badan-badan politik lainnya yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Tetapi, ada perbedaan dasar antara praktik demokrasi a la polis Athena dan demokrasi modern. Warga negara Athena – yang disebut sebagai ‘politês’ memiliki hak politik adalah mereka, demikian Aristoteles, yang dalam hidupnya telah cukup-diri. Kelompok ini tidaklah termasuk perempuan, anak-anak, budak, dan orang asing.

Pada Baruch, perempuan bukanlah orang yang memiliki kemampuan politik yang mumpuni untuk dapat bertarung dalam kompetisi politik. Pada Aristoteles, perempuan bahkan tidak termasuk mereka yang cukup-diri untuk dapat memiliki peran politik, meski hanya untuk memilih. Bias patriarkhi menilaskan jejak yang tegas dalam sejarah politik. Dari sejarah kita membaca bagaimana pernikahan menjadi salah satu cara untuk berdiplomasi. Raja ‘A’ menikahkan pangeran dengan putri Raja ‘Z’ dengan harapan wilayah kekuasaan kerajaannya akan semakin luas pada masa pemerintahan sang pangeran nanti. Sebaliknya, penguasa dari wilayah yang lebih kecil ‘menyerahkan’ putrinya kepada penguasa yang memiliki kekuasaan lebih digdaya agar wilayahnya tidak dicaplok. Perempuan juga pernah menjadi bagain dari pampasan perang yang berhak dikuasai secara serakah oleh pemenang perang, seolah piala yang menyimbolkan keagungan kemenangan dalam suatu persaingan.

Kenyataannya, sejarah politik kaum perempuan bukanlah monumen yang tegak tak bergerak. Sejarah perempuan bukan pula bangunan yang statis memijak bumi. Epsom Derby pada 4 Juni 1913. Tersebutlah Emily Davison, perempuan yang tewas diinjak oleh kuda Raja George V setelah dia secara sengaja menabrakkan diri ke kereta sang Raja. Davison adalah martir. Apa yang dilakukan olehnya adalah bagian dari tindakan-tindakan ekstrem para anggota gerakan Suffragette yang menginginkan kesetaraan hak pilih bagi perempuan sebagaimana lelaki. Sebagai reaksi terhadap gerakan ini, pemerintah Inggris bahkan mengeluarkan Cat and Mouse Act demi membatasi simpati publik terhadap gagasan kesetaraan.

Suffragette mencoba mempertanyakan logika di balik penindasan terhadap perempuan dalam politik. Dan pertanyaan itu menohok ke hal dasar yang menjadi basis kekuasaan Raja Inggris serta penguasa-penguasa lalim lainnya, ialah: kesewenangan, serta hal yang tidak hadir dalam kekuasaan mereka, ialah: keabsahan dan dukungan rakyat. Saya ingat Indira Gandhi – salah seorang perdana menteri perempuan yang dimiliki oleh dunia – yang pernah menyebut bahwa ‘kekuatan untuk bertanya merupakan dasar bagi semua kemajuan umat manusia’. Penindasan terhadap perempuan jelas menjadi catatan kelam sejarah manusia. Suffragette dan gerakan-gerakan sejenis lainnya, baik ia diusung oleh lelaki maupun perempuan, telah menjadi bagian dari mereka yang mempertanyakannya. Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi gugatan yang menggugah segenap umat manusia untuk menempatkan perempuan pada peran yang proporsional'

pierma